Benarkah Ada Zakat Profesi? Berapa Nishabnya? 1

Zakat dikenakan pada objek tertentu yang telah dijelaskan oleh syariat. Objek zakat adalah materi yang terukur yang darinya muncul keuntungan atau aset.

Objek zakat mal adalah harta. Dari harta tertentu yang ditentukan oleh syariat, apabila ia mempunyai hasil, maka wajib dibayar zakatnya ketika mencapai batas tertentu. Di antara harta yang ada zakatnya adalah harta dagangan, harta sebagian jenis pertanian, harta sebagian jenis ternak, harta temuan, harta pertambangan dan sebagainya.

Tetapi tidak semua harta ada zakatnya, meskipun banyak sekali. Misalnya saja harta warisan atau hadiah, meskipun mencapai harga milyaran rupiah tetap tidak ada zakatnya. Harta warisan atau hadiah baru menjadi objek zakat apabila telah diubah menjadi harta yang wajib dizakati. Demikian juga aset seperti rumah dan tanah, meskipun banyak dan bernilai fantastis tetap tidak ada zakatnya, kecuali bila dijadikan objek perdagangan.

Objek zakat fitrah adalah badan manusia. Selama badannya masih menghasilkan kehidupan, maka wajib dizakati dengan zakat fitrah setahun sekali. Kehidupan adalah aset paling asasi dari manusia.

Objek zakat profesi apa? Tidak ada. Profesi merupakan jasa dan jasa merupakan sesuatu yang abstrak, bukan materi sehingga tidak layak disebut objek. Satu-satunya materi yang layak disebut objek zakat dalam zakat profesi adalah badan manusia yang melakukan profesi tersebut. Akan tetapi zakat badan sudah ditentukan, yakni zakat fitrah. Karena itu maka hasil dari profesi tidak ada zakatnya meskipun banyak.

Apabila harta hasil profesi yang dijadikan objek zakat, maka sama artinya dengan menjadikan nyaris seluruh harta sebagai objek zakat sebab harta menusia memang dia dapatkan dari profesinya. Tetapi tentu saja ini berkonsekuensi membatalkan semua ketentuan zakat mal sebab tidak perlu lagi ada pembedahan dan klasifikasi harta. Dengan nalar tersebut, zakat akan berubah menjadi pajak kekayaan, tetapi sudah jelas ada perbedaan antara keduanya.

Di masa Rasulullah ada tidak profesi yang menghasilkan banyak harta? Tentu ada. Profesi sebagai pejabat negara, jenderal atau apalagi raja membuat seseorang mendapat banyak sekali harta. Apakah Rasulullah mewajibkan zakat pada profesi tersebut? Ternyata tidak. Artinya profesi bukanlah objek zakat menurut syariat.

Karena bukan objek zakat, maka profesi tidak mempunyai nishab (batasan wajib zakat). Yang biasanya dalam wacana zakat profesi dihitung seolah ada nishabnya adalah gaji/upah profesi. Ini tidak tepat sebab gaji/upah adalah hasil dari profesi, bukan profesi itu sendiri. Bedakan antara objek zakat dengan hasilnya. Padi di sawah misalnya, ia adalah objek zakat yang terukur dan menghasilkan keuntungan berupa uang di saat panen. Yang dihitung untuk nishab adalah jumlah padi itu sendiri, bukan uang hasil penjualannya.

Sedangkan profesi berbeda, ia tidak mempunyai nishab sebab bukan sebuah materi. Menghitung upah uang dari profesi sama saja dengan menghitung jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan padi di sawah atau penjualan ternak sapi. Ini jelas salah perhitungan.

Apabila yang salah perhitungan ini hendak dipaksakan juga, maka mau ikut batasan apa sebagai nishab? Tidak ada hadis yang menjelaskan batasan nishab bagi profesi (sebab memang bukan materi). Akhirnya para tokoh yang mewacanakan zakat profesi mengkiaskan dengan objek zakat lainnya, ini tentu memaksakan diri sebab dikiaskan pada yang mana pun akan ada celah perbedaannya sebab pada hakikatnya zakat mempunyai unsur ta’abbudi juga sehingga tidak bisa dikiaskan antara objek satu dengan objek lainnya. Coba saja ukur nominal harga nishab emas, sapi dan padi bila tidak percaya, tidak ada kesamaan yang logis padanya sebab memang ta’abbudi.

Karena problem di atas, maka sebanyak apa pun saya membaca wacana tentang zakat profesi, tetap saja hati sulit untuk mengiyakan. Apalagi alasan para tokoh yang mewacanakannya biasanya mentok di “pasal karet” yang bernama maqashid asy-syari’ah dan maslahah. Ini dasar yang tidak kuat untuk “mendosakan” orang karena tidak menzakati gajinya. Bagi saya pribadi lebih baik cukup digalakkan shadaqah yang memang menjadi pelengkap dari zakat. Kalau dianggap zakat, maka betapa banyak yang dianggap berdosa.

Meskipun saya tidak sepakat pada wacana zakat profesi, tetapi saya suka spiritnya. Akhirnya saya pernah menandatangani formulir persetujuan potong gaji 2,5 persen dalam rangka zakat profesi itu. Dalam hati saya ada suara yang mempertanyakan validitas argumen yang memunculkan angka 2,5 persen tersebut. Tetapi selanjutnya muncul suara lainnya, ah masa bodo lah wong niatnya membantu orang, iyain saja deh.

Oleh Abdul Wahab Ahmad


Abdul Wahid Alfaizin menambahkan:

ini pendapat Wahbah Zuhaili terkait zakat penghasilan termasuk di antaranya zakat profesi

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب.
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول.
وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٤٩/٣]


Fahmi Hasan Mengatakan:

Tentang zakat profesi, saya menemukan ada perbedaan konsep antara Fatwa MUI no. 23 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan Peraturan Menteri Agama no. 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Diketahui bahwa zakat profesi merupakan ijtihad para ulama kontemporer dan tidak terdapatkan penjelasan rincinya di dalam kitab-kitab klasik. Atas dasar ini maka belum ada aturan baku dalam zakat profesi ini sehingga Fatwa MUI dan Permenag pun bisa berbeda konsep.

Fatwa MUI no. 23 tahun 2003 mengacu kepada zakat emas dan perak dalam hal nishab (85 gram emas) dan besaran yang dikeluarkan (yaitu 2,5%), fatwa MUI juga mensyarakat haul meski dalam keterangannya ada dua opsi dalam mengeluarkan zakatnya yaitu: 1) Mengeluarkan ketika gajian jika telah mencapai nishab, dan 2) Mengumpulkan selama satu tahun dan mengeluarkan jika nishab telah tercapai.

Sedangkan Permenag no. 52 tahun 2014 menjadikan acuan qiyas-nya kepada zakat pertanian, yaitu nishab 534 Kg., sepertinya karena mereka menentukan zakatnya dikeluarkan setiap kali gajian. Namun yang menarik adalah bahwa yang dizakatkan adalah 2,5% mengikuti zakat emas, dan tidak 5 atau 10% sebagaimana dalam zakat pertanian.

Mari kita buat hitung-hitungan.

Nishab:
Jika mengacu pada Fatwa MUI maka nishabnya adalah sebesar 78.370.000 (harga emas ANTAM hari INI Rp. 922.000/gr x 85).
Jika mengacu pada Permenag maka nishabnya adalah sebesar 5.764.000 (harga beras standar Rp. 11.000/Kg x 524).

Konsekuensi:

  1. Orang yang memiliki gaji perbulan di atas Rp. 5.764.000 maka ia telah menjadi wajib zakat menurut Permenag, sedangkan menurut Fatwa MUI belum masuk wajib zakat.
  2. Wajib zakat menurut fatwa MUI adalah jika hartanya mencapai 78.370.000, baik ini berupa gaji sebulan ataupun tabungan bersih dengan mempertimbangkan haul.